PKN: Peran Indonesia Dalam Negara-Negara Asean

Pelajaran PKN tentang Peran Indonesia Dalam Negara-Negara Asean

KTT X Gerakan Non Blok diselenggarakan di Jakarta, Indonesia pada tanggal 1-6 September 1992 ketua Presiden Soeharto

Pelajaran untuk siswa-siswi Sekolah Dasar (SD) pelajaran tentang Peran Negara Indonesia dalam Negara-Negara ASEAN. Peran Indonesia dalam Negara-Negara ASEAN mepukana tugas belajar dan terdapat dalam mata pelajaran PKN untuk Kelas VI. 

Berikut ini penjelasan singkat mengenai Peran Indonesia dalam Negara-Negara ASEAN.

Indonesia adalah negara yang terbesar di Asia Tenggara. Indonesia juga mempunyai peranan penting di lingkungan negara-negara ASEAN. Peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara ASEAN, seperti berikut ini.

1. Pemrakarsa Berdirinya ASEAN

Jumlah negara anggota ASEAN sekarang ini ada sepuluh negara. Dari sepuluh negara tersebut tidak semuanya berperan sebagai pendiri ASEAN. Pendiri ASEAN, antara lain Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Negara anggota ASEAN yang tidak ikut sebagai pendiri, antara lain Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar.
 

Ketika akan membentuk ASEAN, Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik dalam pertemuan di Bangkok. Menteri Luar Negeri Adam Malik pula yang ikut menandatangani Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 yang menandai awal berdirinya ASEAN.

2. Tempat Penyelenggaraan KTT ASEAN

Sebagai negara anggota ASEAN, pemerintah Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah pertemuan kepala pemerintahan dan kepala negara ASEAN. Pada bulan Oktober 2003, Bali menjadi tempat pertemuan kepala negara dan kepala pemerintahan ASEAN.

Pelajaran PKN tentang Peran Indonesia Dalam Negara-Negara Asean

3. Ikut Serta dalam Menyelesaikan Masalah Kamboja

Pada tahun 1970 di Kamboja terjadi kudeta. Pada waktu itu Kamboja dipimpin oleh Pangeran Norodom Sihanouk. Pada tanggal 18 Maret 1970 ketika Pangeran Norodom Sihanouk berada di luar negeri, keponakannya yang bernama Pangeran Sisowath Sirik Matak bersama Lo Nol melakukan kudeta atau perebutan kekuasaan. Sejak peristiwa tersebut terjadi perang saudara yang berlangsung lama dan berlarut-larut. Keadaan Kamboja menjadi porak poranda, rakyatnya sangat menderita.
 

Melihat kejadian yang berlarut-larut di Kamboja tersebut, Indonesia berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai atau berperang dengan cara mempertemukan mereka dalam suatu perundingan. Akhirnya, dibentuklah Jakarta Informal Meeting (JIM). Artinya, pertemuan tidak resmi yang diadakan di Jakarta tahun 1988.
 

Pertemuan di Jakarta dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Ali Alatas sebagai penengah di antara pihak-pihak yang bertikai. Dengan adanya pertemuan tersebut pihak-pihak yang bertikai bersepakat untuk melakukan perdamaian. Pertemuan di Jakarta itu kemudian ditindaklanjuti dengan diselenggarakannya perundingan perdamaian di Paris, Prancis pada tahun 1989.